Lampung infoberitakorupsi.my.id
Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah daerah di Lampung menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Meskipun dimaksudkan sebagai langkah strategis untuk penghematan, kebijakan ini justru memunculkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan keadilan dalam pengelolaan dana publik. Sabtu [29/03/25]
Di Kabupaten Mesuji, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi sorotan akibat ketidakterbukaan dalam pengadaan advertorial (ADV). Pemesanan berita yang seharusnya merata dan objektif justru dinilai sarat kepentingan, dengan hanya media-media tertentu yang mendapatkan jatah anggaran. Ketua Jurnalis Nasional Indonesia (JNI), Udin Komarudin, menegaskan perlunya audiensi dengan Bupati Mesuji untuk membahas kebijakan tersebut.
Di tingkat provinsi, Biro Umum Lampung juga mendapat sorotan akibat alokasi anggaran yang dianggap fantastis dan kurang transparan. Publik mempertanyakan apakah dana yang besar benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat atau hanya menguntungkan segelintir pihak. Minimnya keterbukaan semakin memperkuat dugaan bahwa kebijakan efisiensi anggaran hanya jargon tanpa implementasi nyata.
Sementara itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung berencana melakukan efisiensi anggaran hingga 50 persen di beberapa pos belanja daerah, seperti perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), seminar, dan forum diskusi (FGD). Langkah ini diharapkan dapat menghemat sekitar Rp140 miliar dari APBD 2025 tanpa berdampak pada gaji pegawai. Sekretaris Kota Bandar Lampung, Iwan Gunawan, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja.
Namun, kebijakan efisiensi ini juga mendapat penolakan dari berbagai pihak. Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Syukron Muchtar, menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh berdampak pada sektor pendidikan, terutama pemangkasan anggaran beasiswa yang dapat menghambat akses pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu. Selain itu, ratusan mahasiswa di Bandar Lampung melakukan aksi unjuk rasa menuntut prioritas pada sektor pendidikan, kesehatan, dan hak asasi manusia.
Pemerintah daerah didesak untuk segera mengambil langkah konkret guna menjawab berbagai pertanyaan publik. Efisiensi anggaran tidak boleh menjadi tameng untuk menutupi penyimpangan dalam pengelolaan dana publik. Transparansi dan komunikasi yang jelas sangat diperlukan guna menghindari krisis kepercayaan yang lebih besar di masyarakat.
(Tim /Sumber: IDN Times Lampung, Kumparan)