Mesuji infoberitakorupsi.my.id
Kisruh mengenai pengelolaan anggaran advertorial (ADV) di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Mesuji tak kunjung menemukan titik terang. Pemesanan ADV pada tahun 2025 dinilai tidak transparan dan terkesan tebang pilih, hanya diberikan kepada media tertentu yang diduga memiliki kedekatan dengan para penguasa.
Kondisi ini menimbulkan kekecewaan di kalangan jurnalis. Pasalnya, hanya pihak Kominfo yang mengetahui daftar media penerima ADV, sementara media lainnya tidak mendapatkan informasi yang jelas. Minimnya keterbukaan ini memicu pertanyaan besar terkait prinsip keadilan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik.
Ketika dikonfirmasi, Sekretaris Dinas Kominfo Mesuji, Enggar Cahyadi, serta Kepala Bidang (Kabid) Kominfo, Gallas, menyatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan keputusan pimpinan.
“Ini adalah kebijakan pimpinan,” ujar Gallas singkat.
Merespons hal ini, Ketua Jurnalis Nasional Indonesia (JNI), Udin Komarudin, meminta agar Sekretaris Kominfo menjembatani audiensi dengan Bupati Mesuji guna mencari solusi yang lebih adil.
“Jika ini memang kebijakan pimpinan, artinya masih ada ruang untuk dievaluasi. Kami ingin ada kejelasan agar tidak muncul kesan pilih kasih dalam distribusi anggaran ADV,” tegasnya.
Di sisi lain, Busri, seorang jurnalis sekaligus putra daerah Mesuji, turut mempertanyakan keadilan dalam distribusi ADV.
“Ada media yang mendapat ADV, sementara yang lain tidak, padahal kami sama-sama jurnalis di Mesuji. Jika memang ada anggaran untuk ADV, seharusnya dibagikan secara merata dan transparan,” ungkapnya.
Hal senada disampaikan Sunyoto, yang menilai bahwa jika memang anggaran ADV tersedia, sebaiknya tidak ada diskriminasi dalam pendistribusiannya.
“Kalau ada anggaran, jangan pilih-pilih media. Kalau pun mau dipilih, lebih baik semua jurnalis tidak usah dapat. Lebih baik anggaran ADV digunakan untuk kepentingan yang lebih bermanfaat, seperti memperbaiki jalan rusak di Sritanjung,” sarannya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kominfo Mesuji belum memberikan data resmi terkait media mana saja yang telah menerima ADV. Sikap bungkam dari dinas tersebut semakin memperkuat dugaan kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran publik, membuat para jurnalis terus mempertanyakan keadilan dalam distribusi dana tersebut.(busri)