Bandar Lampung
Pemerintah Provinsi Lampung mendorong seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif menyukseskan Sensus Ekonomi (SE) 2026 dengan memberikan data secara jujur dan apa adanya. Ketersediaan data yang lengkap dan akurat dinilai menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi dan Pendataan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Sabtu (08/08/2026). Kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi antara Badan Pusat Statistik (BPS), Pemerintah Provinsi Lampung, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), serta berbagai unsur masyarakat untuk memperkuat partisipasi dalam pelaksanaan sensus.
Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo menekankan bahwa data memiliki peran strategis dalam kehidupan berbangsa dan pembangunan daerah. Menurutnya, semangat persatuan yang dahulu diwujudkan melalui Sumpah Pemuda, kini dapat diperkuat melalui kesadaran bersama terhadap pentingnya data.
“Kalau dulu yang mempersatukan kita adalah satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, hari ini yang mempersatukan kita adalah satu Indonesia, satu data,” ujarnya.
Gubernur menjelaskan, sensus berbeda dengan survei karena sensus dilakukan secara menyeluruh untuk memperoleh gambaran kondisi masyarakat secara lebih lengkap. Karena itu, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menghasilkan data yang mampu menggambarkan kondisi ekonomi secara nyata.
Ia juga menyoroti perubahan struktur ekonomi masyarakat, termasuk berkembangnya ekonomi digital yang semakin banyak melibatkan masyarakat bekerja dari rumah melalui teknologi.
“Kalau aktivitas ekonomi digital tidak terekam, maka tidak terdata. Makanya penting untuk jujur,” katanya.
Menurutnya, data yang diberikan masyarakat dapat dianalogikan seperti proses pemeriksaan kesehatan. Dokter membutuhkan informasi yang jujur dari pasien agar dapat memberikan diagnosis dan penanganan yang tepat. Begitu pula pemerintah membutuhkan data yang benar agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi masyarakat.
“Kalau tidak ada umpan balik dan kita tidak bicara jujur, resepnya bisa salah. Begitu juga dalam pembangunan, kalau datanya tidak benar, kebijakannya bisa tidak tepat,” jelasnya.
Gubernur juga mengajak para tokoh masyarakat dan pengurus FPK yang mewakili berbagai suku dan etnis di Lampung untuk menjadi penggerak partisipasi masyarakat. Menurutnya, tokoh masyarakat memiliki posisi strategis dalam membangun kepercayaan dan menyampaikan pentingnya sensus kepada komunitas masing-masing.
“Bapak dan Ibu adalah kelompok referensi. Mari gelorakan kepada masyarakat bahwa sensus yang sukses akan menghasilkan data yang lengkap, sehingga kita bisa memproyeksikan ekonomi kita dan menentukan kebijakan yang lebih tepat,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, menyampaikan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Lampung telah menunjukkan capaian yang membanggakan. Pada tahap pertama, Provinsi Lampung berhasil menempati peringkat pertama secara nasional.
Namun, capaian tersebut masih harus dipertahankan melalui dua tahapan evaluasi berikutnya. Karena itu, BPS mengajak seluruh elemen masyarakat turut memberikan dukungan agar Lampung dapat mempertahankan prestasi tersebut.
Saat ini, sebanyak 8.619 petugas BPS dikerahkan untuk melaksanakan pendataan di seluruh wilayah Lampung. Mereka mendatangi berbagai lokasi, mulai dari pasar, pertokoan, industri, keluarga, hingga usaha yang dijalankan dari rumah tangga.
Ahmadriswan menegaskan, tantangan terbesar dalam pelaksanaan sensus bukan terletak pada anggaran, metodologi, maupun teknologi, melainkan pada bagaimana membangun kepercayaan masyarakat.
“Kepercayaan sering kali tumbuh dari orang-orang yang selama ini dipercaya oleh masyarakat. Ketika tokoh masyarakat mengajak komunitasnya mendukung sensus, menyampaikan bahwa data BPS aman, dan mengajak masyarakat menerima petugas, maka kepercayaan itu akan tumbuh,” ujarnya.
Ia menjelaskan, data Sensus Ekonomi sangat dibutuhkan untuk menghasilkan gambaran perekonomian hingga wilayah yang lebih rinci. Saat ini, data ekonomi tingkat kabupaten/kota masih banyak menggunakan pendekatan survei sehingga belum dapat menggambarkan struktur ekonomi hingga tingkat kecamatan secara lengkap.
“Untuk bisa menjawab bagaimana struktur ekonomi di kecamatan tertentu, kita perlu data yang lengkap. Melalui Sensus Ekonomi inilah kita berupaya mendapatkan data tersebut,” jelasnya.
Ahmadriswan juga menegaskan bahwa data yang dikumpulkan BPS digunakan untuk menghasilkan indikator statistik dan menjadi dasar penyusunan kebijakan, bukan untuk kepentingan pemungutan pajak.
Ia mencontohkan, struktur ekonomi Lampung saat ini sangat dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga. Karena itu, pendataan mengenai pendapatan, pengeluaran, maupun aset masyarakat diperlukan untuk memperoleh gambaran ekonomi Lampung secara lebih utuh.
“Memang pertanyaannya bisa terkesan kepo, tetapi itulah modal kita untuk menyajikan potret terkini ekonomi Lampung,” ujarnya.
Ia menambahkan, pelaksanaan sensus juga menyesuaikan perkembangan zaman. Masyarakat yang memiliki aktivitas padat, khususnya di kawasan perumahan, dapat memanfaatkan mekanisme pendataan mandiri yang disediakan BPS.
“Tidak ada pelaku usaha, tidak ada keluarga yang boleh terlewat cacah. Kalau ada yang terlewat, BPS merasa belum optimal dalam melakukan pekerjaan,” tegasnya.
Ketua FPK Provinsi Lampung, Hi. Darussalam, menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. FPK yang menjadi wadah komunikasi berbagai kelompok etnis dan suku di Lampung dinilai memiliki peran penting dalam membantu BPS menjangkau masyarakat.
Darussalam mengajak seluruh anggota FPK untuk memberikan data secara jujur dan sesuai kondisi sebenarnya.
“Bagaimana Lampung ini akan maju kalau kita sebagai masyarakat tidak memberikan data yang sebenarnya. Harapan saya kepada seluruh anggota FPK, bantulah memberikan data Sensus Ekonomi di Lampung dengan fakta yang ada,” ujarnya.
Ia juga menilai kerja sama antara FPK dan BPS dapat memberikan manfaat lebih luas, termasuk membantu menyediakan data mengenai keberadaan dan jumlah anggota berbagai kelompok suku dan etnis di Lampung.
Sementara itu, Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung, Rahmat Yuda Kesatria dalam paparannya menegaskan bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 merupakan tanggung jawab bersama.
Menurutnya, konsolidasi BPS dan FPK menjadi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat sekaligus mencegah kesalahpahaman yang dapat terjadi antara petugas sensus dan masyarakat.
“Keberhasilan Sensus Ekonomi tahun 2026 bukan hanya tugas BPS semata, melainkan tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkan Provinsi Lampung yang maju menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Rahmat menyebut, hingga saat ini capaian pelaksanaan Sensus Ekonomi di Lampung telah mencapai sekitar 87 persen. Dengan dukungan FPK, Kesbangpol, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat, capaian tersebut diharapkan dapat terus meningkat sekaligus mempertahankan posisi Lampung sebagai daerah dengan kinerja terbaik.
Ia menekankan pentingnya peran FPK sebagai wadah komunikasi yang menjembatani pemerintah dengan masyarakat dari berbagai latar belakang suku dan etnis. Selain sebagai agen sosialisasi, FPK juga diharapkan membantu mengantisipasi potensi penolakan, kesalahpahaman, maupun informasi keliru terkait pelaksanaan sensus.
“Ketika dunia sudah berubah, maka strateginya pun harus kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Kunci keberhasilan sensus adalah keterbukaan dan penerimaan dari masyarakat,” katanya.
Melalui kegiatan tersebut, Pemprov Lampung bersama BPS, dan FPK berkomitmen memperkuat kolaborasi dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk menerima petugas sensus serta memberikan keterangan yang benar sesuai kondisi sebenarnya.
Dengan data yang akurat dan lengkap, pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat untuk menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.(Pemerintah Provinsi Lampung).