Sekretaris PWI Samosir Desak Kejari Usut Tuntas Tender Rp18,46 Miliar, Peran Golfried Harus Didalami

Samosir (BK)

Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Samosir, Hotdon Naibaho, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Samosir mengusut tuntas dugaan penyimpangan tender dua proyek jalan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2022 dengan total anggaran mencapai Rp18,46 miliar.

Hotdon meminta penyidik tidak hanya berfokus pada pelaksana proyek, tetapi juga mendalami seluruh mata rantai pengadaan, termasuk peran Golfried Harianja ketika menjabat Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Samosir.

Menurutnya, proses penyidikan harus mengungkap secara terang penyusunan dokumen tender, penetapan persyaratan, evaluasi penawaran hingga penentuan pemenang.

Desakan tersebut disampaikan Hotdon seusai membentangkan spanduk di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Samosir, Desa Parlondut, Kecamatan Pangururan, Jumat (13/11/2026).

“Jangan hanya pelaksana proyek yang diperiksa. Siapa yang menyusun persyaratan tender, siapa yang menetapkan, bagaimana evaluasinya, dan siapa yang bertanggung jawab harus ditelusuri. Jangan ada pihak yang luput dari pemeriksaan apabila memang memiliki keterkaitan dengan perkara ini,” tegas Hotdon.

Ia turut mempertanyakan persyaratan tender proyek rekonstruksi Jalan Hutaginjang dan peningkatan Jalan Sihapilis Tanjungan yang mewajibkan kontraktor menginstal Asphalt Mixing Plant (AMP) dan stone crusher berkapasitas 60 ton per jam di lokasi proyek.

Menurut Hotdon, persyaratan tersebut perlu diuji dari sisi dasar penyusunan, urgensi, relevansi terhadap kebutuhan pekerjaan, serta mekanisme verifikasi yang dilakukan dalam proses pelelangan.

Persoalan itu semakin menjadi perhatian setelah aktivis antikorupsi Marko Sihotang sebelumnya menyampaikan informasi bahwa AMP dan stone crusher berkapasitas 60 ton per jam sebagaimana dipersyaratkan dalam tender diduga tidak pernah tersedia di lokasi pekerjaan hingga kedua proyek selesai.

Informasi tersebut perlu diuji melalui pemeriksaan dokumen pengadaan dan pencocokan dengan kondisi faktual di lapangan.

“Kalau peralatan itu memang menjadi persyaratan wajib, bagaimana pembuktiannya? Siapa yang melakukan verifikasi? Apakah benar-benar diperiksa atau hanya menjadi persyaratan di atas kertas? Ini harus dijawab melalui proses penyidikan,” ujar Hotdon.

Ia mendesak penyidik tidak melewatkan satu pun tahapan pengadaan. Dokumen tender, proses evaluasi, hingga pemenuhan persyaratan oleh peserta lelang harus diperiksa secara menyeluruh.

Selain persoalan tender, Hotdon juga mengkritik sikap Golfried terhadap sejumlah wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik di lokasi proyek Desa Simanindo.

Ia menyayangkan sikap yang dinilainya arogan ketika wartawan meminta penjelasan terkait pekerjaan yang menggunakan anggaran negara.

“Pejabat publik jangan alergi terhadap wartawan. Kalau ada pertanyaan mengenai proyek, jawab dengan data dan penjelasan, bukan dengan sikap arogan. Wartawan bekerja untuk menyampaikan fakta kepada masyarakat,” katanya.

Menurut Hotdon, pers memiliki fungsi kontrol sosial yang dijamin Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Karena itu, ia mengingatkan seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir agar menghormati tugas jurnalistik dan tidak menganggap pertanyaan maupun kritik wartawan sebagai ancaman.

“Wartawan bukan datang untuk mencari musuh, tetapi menjalankan fungsi kontrol terhadap penggunaan anggaran negara. Kalau pekerjaan benar, berikan penjelasan. Jangan justru mempertontonkan sikap konfrontatif,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Seksi Intelijen Kejari Samosir, Juna Karokaro, membenarkan bahwa Golfried Harianja telah diperiksa dan dimintai keterangan oleh tim penyidik.

Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai Kepala UKPBJ ketika proses pengadaan kedua proyek berlangsung.

Kejari Samosir juga telah meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. Penyidik berkoordinasi dengan tim ahli untuk memeriksa kondisi fisik pekerjaan sekaligus menghitung potensi kerugian keuangan negara.

Adapun kedua proyek tersebut meliputi rekonstruksi Jalan Hutaginjang senilai sekitar Rp8,77 miliar dan peningkatan Jalan Sihapilis–Tanjungan sekitar Rp9,69 miliar. Total anggaran keduanya mencapai Rp18,46 miliar yang bersumber dari DAK Tahun Anggaran 2022.

Namun, hingga berita ini ditayangkan, belum ada pengumuman resmi mengenai penetapan tersangka dalam perkara tersebut.

“Kami masih terus mendalami dan mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak. Perkembangannya akan kami sampaikan sesuai tahapan penanganan perkara,” kata Juna beberapa waktu lalu.

Pemeriksaan terhadap Golfried merupakan bagian dari proses penyidikan dan tidak serta-merta menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Hotdon berharap Kejari Samosir tidak membiarkan perkara tersebut berjalan tanpa kejelasan. Ia meminta seluruh mata rantai pengadaan ditelusuri, termasuk pihak yang memiliki kewenangan dalam penyusunan persyaratan dan evaluasi tender.

Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara transparan, profesional, dan tidak tebang pilih. Setiap pihak yang terbukti bertanggung jawab berdasarkan proses hukum harus diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Jangan sampai perkara senilai Rp18,46 miliar ini hanya ramai di awal, kemudian kehilangan kejelasan. Hukum harus bekerja. Siapa pun yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hotdon menyampaikan bahwa pada Senin mendatang pihaknya berencana menyampaikan aspirasi langsung ke Kejari Samosir.

Penyampaian aspirasi tersebut bertujuan mendesak percepatan penanganan perkara dugaan penyimpangan proyek jalan yang kini telah memasuki tahap penyidikan.

“Kami akan datang menyampaikan aspirasi. Kami ingin Kejari serius, transparan, dan segera memberikan kepastian hukum atas perkara ini,” pungkasnya.
(Candro Situmorang)