SAMOSIR
Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir Tahun 2026 mengalami kenaikan sekitar Rp62 miliar, dari sebelumnya sekitar Rp776 miliar menjadi Rp838 miliar.
Tambahan anggaran tersebut nantinya dituangkan dalam perkiraan jumlah anggaran masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemkab Samosir.
Kenaikan ini tentu bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Sebab, anggaran yang dikelola Pemkab Samosir merupakan uang daerah yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Pertanyaan rakyat pun sederhana: tambahan Rp62 miliar itu akan digunakan untuk apa?
Perangkat daerah mana yang mendapat tambahan paling besar? Program apa yang bertambah? Dan yang paling penting, apa manfaatnya bagi masyarakat Samosir?
Perubahan APBD perlu dilihat dengan membandingkan anggaran sebelum dan sesudah perubahan.
Dari perbandingan tersebut, masyarakat dapat melihat perangkat daerah mana yang mengalami kenaikan anggaran dan kegiatan apa yang menjadi penyebabnya.
Jika ada OPD yang mendapat tambahan anggaran hingga miliaran rupiah, wajar bila rakyat bertanya:
Apa alasan kenaikannya?
Untuk kegiatan apa?
Apa hasil yang akan diterima masyarakat?
Kenaikan anggaran tidak otomatis berarti ada masalah. Bisa saja terjadi karena adanya program baru, perubahan kebutuhan, kenaikan harga, atau alasan lain yang memang dibenarkan.
Namun, alasan tersebut tetap perlu dijelaskan secara terbuka dan didukung data.
Jika tambahan anggaran digunakan untuk proyek fisik, perlu dilihat apakah volume pekerjaan juga bertambah.
Begitu juga dengan belanja barang dan jasa, seperti perjalanan dinas, rapat, makan dan minum, honor, sosialisasi, jasa tenaga ahli serta berbagai kegiatan lainnya.
Pertanyaannya tetap sama:
Jika anggaran bertambah, apa yang bertambah untuk masyarakat?
Untuk proyek fisik, masyarakat perlu mengetahui nilai anggaran, volume pekerjaan, lokasi, waktu pelaksanaan dan hasil pekerjaan.
Sedangkan untuk kegiatan pemerintahan, perlu dilihat manfaat serta hasil yang diperoleh.
Perubahan anggaran sendiri tidak otomatis membuktikan adanya penyimpangan. Semua tetap harus dilihat berdasarkan dokumen, alasan perubahan dan aturan yang berlaku.
DPRD memiliki fungsi anggaran dan pengawasan. Karena itu, masyarakat juga perlu mengetahui bagaimana DPRD Samosir melihat kenaikan sekitar Rp62 miliar tersebut.
Apa saja yang diperiksa?
OPD mana yang mendapat tambahan paling besar?
Apakah ada anggaran yang dikurangi atau diubah?
Program apa yang dianggap paling penting bagi masyarakat?
Pertanyaan tersebut penting agar pembahasan P-APBD tidak hanya berhenti pada persetujuan anggaran, tetapi juga memastikan uang daerah benar-benar diarahkan untuk kebutuhan masyarakat.
Untuk memperoleh penjelasan, konfirmasi telah disampaikan melalui WhatsApp kepada Bupati Samosir, Ketua DPRD Samosir, Ketua Banggar DPRD, ketua komisi terkait, Kepala BPKAD, Inspektorat dan Kepala UKPBJ.
Konfirmasi yang disampaikan antara lain menyangkut alasan perubahan anggaran, arah penggunaan tambahan anggaran serta program yang mengalami perubahan.
Namun hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan yang diterima dari pihak-pihak tersebut.
Ruang untuk memberikan penjelasan dan hak jawab tetap terbuka.
Kenaikan APBD dari sekitar Rp776 miliar menjadi Rp838 miliar membuat tambahan sekitar Rp62 miliar menjadi bagian penting untuk diperhatikan.
Bukan karena kenaikan anggaran berarti ada kesalahan.
Tetapi karena rakyat berhak mengetahui bagaimana uang daerah tersebut akan digunakan.
Pada akhirnya, pertanyaannya sederhana:
“Kalau APBD Samosir bertambah Rp62 miliar, apa yang bertambah untuk rakyat?”
Apakah pembangunan bertambah?
Apakah pelayanan kepada masyarakat semakin baik?
Atau ada program baru yang langsung dirasakan masyarakat?
Jawaban atas pertanyaan itu layak disampaikan secara terbuka oleh Pemkab Samosir dan DPRD Samosir.
Sebab APBD bukan sekadar angka dalam dokumen.
Di dalamnya ada uang daerah yang harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan yang nyata.
(Candro Situmorang)